Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendesak pemerintah bergerak lebih agresif dalam memperkuat industri pertahanan nasional, termasuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Ia menegaskan bahwa PTDI hingga kini masih menghadapi hambatan serius, terutama terkait pemenuhan bahan baku yang sebagian besar harus diimpor.
Menurut Novita, proses impor bahan baku yang berbelit—mulai dari dipersulit hingga ditolak—menjadi kendala utama yang menghambat produksi di PTDI. Kondisi tersebut membuat perusahaan kesulitan memenuhi target penjualan.
“Ketika PTDI akan membeli produk terkait bahan baku, tidak banyak yang tersedia di Indonesia sehingga harus impor. Namun prosesnya sering dipersulit dan bahkan ditolak. Dampaknya, PTDI tidak bisa menjual produk sesuai target,” ujar Novita di Jakarta, Senin (8/12).
Ia menilai hambatan ini bukan hanya menurunkan performa PTDI, tetapi juga berdampak buruk terhadap perekonomian nasional. Karena itu, ia meminta pemerintah dan instansi terkait untuk hadir memberikan perlindungan nyata bagi industri pertahanan, terutama dalam penyediaan bahan baku yang menjadi kunci keberlanjutan produksi.
Tidak hanya itu, Novita juga menyoroti minimnya investasi pemerintah dalam industri pertahanan. Ia menegaskan bahwa tanpa dukungan serius, industri strategis seperti PTDI akan terus tertinggal dan kehilangan daya saing.
“Ini salah satu alasan kami datang ke PT Dirgantara Indonesia. Kami ingin melihat langsung sejauh mana aktivitas produksi berjalan dan kendala-kendala yang dihadapi,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran PTDI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan. Dalam pemaparan, PTDI menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi, mulai dari keterbatasan dukungan anggaran, permasalahan regulasi, hingga beban pajak yang dianggap terlalu tinggi.
Novita menegaskan bahwa penguatan industri pertahanan harus menjadi prioritas pemerintah ke depan, mengingat PTDI merupakan aset strategis yang berperan penting dalam kemandirian pertahanan nasional.
sumber antaranews
