Banjir bandang dan longsor besar yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan tragedi kemanusiaan yang sangat besar. Hingga pertengahan pekan ini, data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 914 korban meninggal dunia, 274 orang masih dinyatakan hilang, dan lebih dari 42.000 orang luka-luka—menjadikannya salah satu bencana terbesar dalam beberapa dekade terakhir di wilayah Sumatra.
Dari jumlah tersebut, korban terbanyak berada di Aceh dengan 359 jiwa, disusul Sumatera Utara 329 jiwa, dan Sumatera Barat 226 jiwa. Ribuan warga hingga kini belum mendapatkan akses bantuan memadai karena banyak wilayah masih terisolasi akibat jalan dan jembatan yang putus. Lebih dari 40.000 hektar persawahan dilaporkan mengalami kerusakan, sementara rumah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta infrastruktur dasar mengalami kerusakan berat.
Dampak ini memperburuk kondisi sosial masyarakat, terutama bagi kelompok yang tergolong rentan seperti perempuan, ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Bencana bukan sekadar soal air dan lumpur, ini adalah soal kemanusiaan dan keadilan,” tegas Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas (BPMRD), Netty Prasetyani.
“Perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil adalah kelompok dengan risiko tertinggi dalam bencana. Mereka membutuhkan perlindungan hak, pelayanan khusus, dan kebijakan yang memastikan keselamatan serta martabat mereka terjaga. Negara wajib hadir untuk mereka.”
Netty menegaskan bahwa pendekatan penanganan bencana tidak dapat bersifat seragam. Kebijakan dan distribusi bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok rentan agar tidak terjadi pengabaian yang berdampak pada keselamatan dan martabat manusia.
Mengapa Kelompok Rentan Harus Diprioritaskan?
Karena masing-masing memiliki kebutuhan khusus, di antaranya:
• Perempuan dan ibu hamil memerlukan layanan kesehatan, nutrisi memadai, akses sanitasi, ruang privat, serta dukungan psikososial.
• Anak-anak rentan mengalami trauma, kehilangan keluarga, terganggunya pendidikan, dan kekurangan gizi.
• Lansia cenderung memiliki penyakit kronis, keterbatasan mobilitas, dan kebutuhan obat secara rutin.
• Penyandang disabilitas membutuhkan akses evakuasi yang ramah disabilitas, alat bantu, informasi mudah diakses, dan pendampingan.
Tanpa perlindungan khusus, risiko kematian, penelantaran, serta hilangnya hak dasar mereka sangat tinggi, baik di fase evakuasi maupun di lokasi pengungsian.
Desakan PKS: Prioritaskan Kelompok Rentan dalam Fase darurat & pemulihan
Melalui BPMRD, PKS meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh lembaga penanganan bencana untuk segera mengambil langkah konkret sebagai berikut:
• Pendirian shelter dan hunian sementara yang ramah gender dan inklusif, dilengkapi aksesibilitas kursi roda, sanitasi terpisah, ruang aman bagi ibu–anak, serta area khusus lansia dan penyandang disabilitas.
• Penyediaan layanan kesehatan khusus, meliputi pemeriksaan kehamilan, layanan persalinan darurat, imunisasi anak, distribusi makanan bayi–balita, serta obat rutin bagi lansia.
• Distribusi bantuan yang tidak diskriminatif, termasuk popok bayi dan lansia, makanan pendukung tumbuh kembang anak, alat bantu disabilitas, kebutuhan kebersihan, pakaian layak, dan akses informasi ramah disabilitas.
• Menjaga martabat dan privasi penyintas, dengan mengedepankan etika publikasi, menghindari stigma, serta memberikan ruang aman sesuai kebutuhan individual.
• Pelibatan aktif komunitas perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dalam proses perencanaan dan distribusi bantuan, agar kebijakan respons benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Bantuan kemanusiaan bukan sekadar soal makanan dan tenda tetapi tentang keadilan sosial, keselamatan, dan martabat hidup setiap manusia,” tutup Netty.
