PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana tidak boleh tertunda. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Minggu (7/12) malam, ia menekankan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas jika dibutuhkan, termasuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU).
Pernyataan itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan adanya kendala penyediaan lahan yang menghambat percepatan pembangunan huntara. “Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” ujar Suharyanto.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan hambatan administratif menghalangi kebutuhan masyarakat. “Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, semua K/L, terutama ATR, kehutanan, ATR-BPN dicek semua,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa negara wajib memprioritaskan kepentingan warga terdampak. “Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Prabowo.
BNPB menjelaskan bahwa huntara dirancang untuk memberikan ruang tinggal yang lebih layak dibandingkan tenda pengungsian. Setiap unit memiliki ukuran tipe 36 untuk satu keluarga. “Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara,” jelas Suharyanto.
BNPB menargetkan masa penggunaan huntara tidak lebih dari satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap. Namun durasi bisa lebih panjang bila penyediaan lahan kembali terkendala.
BNPB juga mencontohkan pengalaman pembangunan huntara di Lewotobi. Dengan dukungan Satgas TNI–Polri, pembangunan dapat rampung dalam enam bulan. “Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” katanya.
Selain model rumah keluarga, BNPB menyiapkan opsi huntara berbentuk barak untuk wilayah dengan keterbatasan lahan. Namun jika ruang mencukupi, setiap keluarga bisa mendapat lahan 8×10 meter yang mendukung integrasi dengan pembangunan hunian tetap pada tahap berikutnya.
Sumber MediaIndonesia.com
