Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menggelar Deklarasi Sekolah Tanpa Diskriminasi. Acara ini menegaskan komitmen daerah untuk menghadirkan pendidikan yang adil, inklusif, dan ramah bagi semua. Deklarasi dilakukan di GOR Sidoarjo, Rabu (10/12), dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025.
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, memimpin langsung pembacaan deklarasi. Seluruh pejabat yang hadir ikut menyatakan komitmen yang sama.
“Kami berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif serta ramah bagi semua,” ujar Mimik.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak akan tercapai jika masih ada masyarakat yang tertinggal. Setiap warga harus mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk penyandang disabilitas.
Pemkab Sidoarjo bertekad memperkuat layanan pendidikan inklusif. Upaya dilakukan melalui pelatihan guru dan penguatan sekolah inklusif di seluruh wilayah.
“Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk mempercepat terwujudnya pendidikan inklusif. Pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga kemanusiaan,” kata Mimik.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirto Adi, menambahkan bahwa perhatian terhadap hak penyandang disabilitas sudah berjalan sejak lama. Hal ini tercermin dalam Perbup Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Aturan itu bahkan terbit sebelum hadirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Alhamdulillah, dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas, Sidoarjo sudah melangkah lebih dulu,” ujar Tirto.
Berkat kebijakan tersebut, Pemkab Sidoarjo pernah menerima penghargaan nasional Inclusive Education Award pada 2012.
Tirto juga menyampaikan bahwa Sidoarjo menjadi satu dari empat daerah di Jawa Timur yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD). Daerah lain yang sudah memiliki ULD adalah Gresik, Malang, dan Blitar. Keberadaan ULD ini menunjukkan perhatian besar Pemkab terhadap anak-anak penyandang disabilitas.
Sumber MediaIndonesia.com
