Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program penataan kawasan kumuh pada tiga wilayah di Papua. Program tersebut menjadi bagian dari kebijakan perumahan pemerintah yang dilakukan secara masif dan terintegrasi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut penataan kawasan kumuh akan difokuskan di Papua Induk, Papua Selatan, dan Sorong. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat di wilayah tersebut.
Menurutnya, penanganan kawasan kumuh menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Program ini juga melengkapi kebijakan perumahan lain seperti bedah rumah dan rumah subsidi.
“Kemudian juga ada kawasan kumuh, tiga yang diperbaiki. Yaitu di Papua Induk di Jayapura, kemudian di Papua Selatan, dan juga di Sorong, jadi programnya itu masif,” kata Menteri Ara usai rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, dan enam Gubernur Provinsi di Papua, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.
Ia juga menegaskan seluruh program perumahan di Papua dirancang secara terpadu dan berbasis data. Pemerintah berharap penataan kawasan kumuh ini mampu menciptakan hunian yang lebih layak, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan dukungan terhadap program perumahan melalui pemanfaatan data statistik. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mendorong intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kami tentunya menyampaikan apresiasi kepada Mendagri dan Menteri Perumahan yang selalu menjalankan arahan Bapak Presiden Prabowo. Untuk mendorong intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data-data statistik yang dihasilkan oleh BPS,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan dukungan data mencakup backlog kepemilikan dan kelayakan hunian. Amalia menambahkan data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program perumahan.
