Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, baru-baru ini menegaskan peran krusial lembaga legislatif dalam memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 benar-benar berpihak kepada masyarakat. Penekanan ini disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) legislator dari PDIP se-Jabar di Bandung pada Senin (02/12).
Ono Surono menyatakan bahwa tahun anggaran 2026 tidak boleh dianggap sebagai rutinitas administratif biasa. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih menuntut DPRD di semua tingkatan untuk lebih teliti dalam mengawal setiap rupiah anggaran yang akan dialokasikan.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana publik dapat secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Jawa Barat. Prioritas utama adalah kebutuhan dasar masyarakat.
APBD 2026: Prioritas di Tengah Pemulihan Ekonomi
Ono Surono menyoroti bahwa situasi ekonomi saat ini masih belum stabil, sehingga menuntut perhatian ekstra dari para wakil rakyat. “Kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya menuntut DPRD di semua tingkatan agar lebih cermat mengawal setiap rupiah anggaran,” kata Ono. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi pengawasan ketat terhadap APBD 2026.
Anggaran daerah untuk tahun 2026 harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat kesejahteraan warga, bukan sekadar daftar program. Oleh karena itu, setiap program yang diusulkan harus memiliki dampak langsung dan positif bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat.
Fokus utama pengalokasian APBD 2026 adalah pada program-program yang secara langsung menopang kepentingan publik. Ini mencakup berbagai sektor vital yang menyentuh hajat hidup orang banyak, memastikan efektivitas penggunaan dana.
Program Strategis untuk Kesejahteraan Warga Jabar
Wakil Ketua DPRD Jabar ini menyebutkan bahwa APBD 2026 harus diarahkan pada program yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja menjadi fokus utama yang tidak boleh diabaikan.
Penanganan stunting juga ditekankan sebagai salah satu prioritas penting dalam alokasi anggaran. Akses kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tinggi juga ditekankan sebagai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi seluruh warga.
“Kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Maka DPRD harus memastikan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, membuka pekerjaan, serta meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan benar-benar teranggarkan,” tegas Ono. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi tantangan sosial ekonomi.
Pengawasan dan Legislasi Ketat untuk APBD Efektif
Ono Surono menambahkan bahwa APBD tidak boleh berhenti hanya sebagai daftar program semata, melainkan harus menjadi alat konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, legislator di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat harus memperketat fungsi legislasi dan pengawasan mereka.
Fungsi legislasi yang responsif dan pengawasan yang tajam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran berjalan efektif. Ini adalah kunci agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi warga.
“Hal-hal mendasar itu harus dipastikan melalui legislasi yang responsif dan pengawasan yang tajam agar kebijakan anggaran berjalan efektif untuk masyarakat,” ujarnya. Keterlibatan aktif legislator sangat vital dalam mewujudkan APBD 2026 yang berpihak pada rakyat.
Sumber: AntaraNews
