Pimpinan MPR: Keadilan Bagi Perempuan Harus Didukung Anak Bangsa

Pimpinan MPR: Keadilan Bagi Perempuan Harus Didukung Anak Bangsa

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa keadilan bagi perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang wajib didukung oleh seluruh anak bangsa.

Hal tersebut disampaikan Lestari dalam Musyawarah Ibu Bangsa 2025 bertema Pulang ke Semangat 1928: Suara Perempuan untuk Indonesia Berkeadilan, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

“Masih terdapat jurang yang lebar antara nilai-nilai Pancasila dan realitas yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Lestari.

Menurut Lestari, jika kesenjangan tersebut dibiarkan, Indonesia berisiko kehilangan arah dalam menyiapkan masa depan bangsa. Untuk itu, seluruh persoalan terkait ketidakadilan gender harus segera diselesaikan sebagai prasyarat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Perempuan Punya Peran Strategis dalam Masa Depan Bangsa

Rerie—sapaan akrab Lestari—yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai berbagai persoalan perempuan saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kerja bersama lintas sektor untuk menghadirkan keadilan yang nyata.

Ia mencontohkan perjuangan perempuan pada Kongres Perempuan 1928 yang bergerak tanpa menunggu kesiapan, karena kesadaran bahwa memperjuangkan masa depan bangsa tidak bisa ditunda.

“Peran ibu bangsa sangat penting dalam proses transformasi menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Manifesto Ibu Bangsa 2025

Musyawarah Ibu Bangsa 2025 menghasilkan Manifesto Ibu Bangsa 2025 Menuju Indonesia Emas Berkeadilan 2045, yang menegaskan komitmen perempuan untuk menjaga dan mengarahkan perjalanan republik menuju masa depan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam manifesto tersebut ditegaskan bahwa perempuan adalah penjaga kehidupan, penentu arah peradaban, dan pilar keadilan sosial. Pembangunan tanpa keadilan gender dinilai timpang dan rapuh.

Manifesto itu juga memuat sejumlah komitmen penting, antara lain:

  • Menghapus segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak
  • Mewujudkan keadilan ekonomi dan pengakuan atas kerja perawatan perempuan
  • Memastikan kepemimpinan dan representasi perempuan yang setara dalam pengambilan keputusan
  • Melindungi tubuh perempuan, lingkungan hidup, dan ruang kehidupan dari perusakan dan krisis iklim
  • Membangun peradaban digital yang etis dan berpihak pada kemanusiaan
  • Menulis ulang sejarah bangsa yang adil gender dan berjiwa Pancasila

Ditegaskan pula bahwa Indonesia Emas bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan tentang keadilan, welas asih, dan keberlanjutan kehidupan.

“Dengan semangat Feminisme Pancasila, kami berdiri, bersuara, dan bertindak sebagai Ibu Bangsa penjaga nurani republik menuju Indonesia Emas Berkeadilan 2045,” demikian salah satu pernyataan dalam manifesto.

Tokoh Nasional Hadir

Musyawarah Ibu Bangsa 2025 digelar dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-97, dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Gusti Kanjeng Ratu Hemas (Wakil Ketua DPD RI), Arifatul Choiri Fauzi (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi), Nurul Arifin (Anggota DPR RI), Kanti W. Janis (Ketua Presidium KPPI), serta Badikenita Br Sitepu (KPPRI).

sumber antaranews