Pengamat energi Ali Ahmudi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah memberantas mafia migas yang selama ini menguasai rantai pasok energi nasional. Menurutnya, langkah paling strategis adalah memperkuat peran BUMN energi agar ruang gerak para pemain gelap di sektor minyak dan gas semakin menyempit.
“Saya sangat mendukung langkah pemerintah memerangi mafia migas. Penguatan BUMN energi adalah keharusan,” ujar Ali, Selasa (18/11).
Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (KEPB) Pranata SPPB UI itu juga mengapresiasi penetapan Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah 2018–2023. Baginya, penindakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah menindak aktor besar yang selama ini mendominasi bisnis migas Indonesia.
Ali menilai penetapan tersangka terhadap figur berpengaruh itu merupakan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola energi nasional. Namun, ia mengingatkan agar langkah itu tidak menjadi sekadar simbol tanpa pembenahan sistemik yang berkelanjutan.
“Jangan sampai ini hanya aksi simbolik. Mafia migas itu besar dan bercabang. Kita pernah melihat kasus Petral, meskipun ditutup, tata kelola impor BBM tidak banyak berubah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ali menekankan perlunya pendekatan komprehensif, tidak hanya lewat penegakan hukum tetapi juga melalui penguatan struktur industri energi. Ia mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi nonfosil dan energi terbarukan sebagai cara mengurangi dominasi pemain besar di sektor fosil.
Menurutnya, sektor energi terbarukan masih memiliki ekosistem pemain yang lebih variatif dan belum sepenuhnya dikuasai kelompok besar, sehingga dapat membantu menyeimbangkan suplai dan permintaan energi nasional.
“Keseimbangan suplai-demand akan lebih mudah dicapai jika pemerintah memberi perhatian serius pada energi nonfosil, yang ekosistem pemainnya belum banyak dikuasai kelompok besar,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya political will untuk menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan yang lebih terjangkau dan mudah diakses masyarakat. Edukasi publik, ujar Ali, menjadi kunci percepatan adopsi energi bersih.
“Pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan harus mengedukasi masyarakat. Jika publik mau beralih ke energi terbarukan, ruang gerak pemain lama di energi fosil makin kecil,” katanya.
Ali optimistis, kombinasi penguatan BUMN energi, penegakan hukum yang tegas, serta percepatan transisi energi akan menjadi strategi efektif untuk memutus jaringan mafia migas secara berkelanjutan.
Sumber MediaIndonesia.com
